Jumat, 22 Agustus 2014

Tiga Pendekatan Konglomerasi Keuangan

PusatInvestor.Com
Headline, Wawancara

Halim Alamsyah; konglomerasi cenderung risk taking. (Foto: Zidni Hasan)

Regulator tengah mengkaji regulasi konglomerasi keuangan. Pengawasan industri keuangan dalam satu atap di bawah OJK menjadi lebih terintegrasi. Apriyani Kurniasih

Perusahaan konglomerasi cenderung melakukan risk taking dengan tingkat leveraging yang lebih besar. Di Indonesia saat ini tidak ada universal banking. Yang ada, perbankan mendorong peningkatan fee based income dari aktivitas nonkonvensional dengan melakukan aktivitas keagenan terhadap produk-produk keuangan nonbank.

Otoritas pengawas lembaga keuangan perlu mengembangkan dan menerapkan aturan soal konglomerasi keuangan. Tujuannya untuk memantau dan mencegah risiko sistemik yang ditimbulkan oleh aktivitas anak perusahaan, khususnya terhadap bank.

Bagaimana pengawasannya? Pendekatan pengawasan seperti apa yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dan nantinya OJK terkait dengan konglomerasi? Berikut penuturan Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI, kepada Infobank. Petikannya:

Bank besar yang memiliki sejumlah anak perusahaan ditengarai mampu menciptakan konglomerasi. Menurut Anda?
Pertama, harus disamakan dahulu pengertian konglomerasi atau kelompok usaha. Sesuai dengan karakteristiknya, kelompok usaha yang melibatkan bank dan lembaga jasa keuangan terdiri atas tiga, yaitu, (satu), banking group adalah suatu kelompok usaha dalam hal ini bank bertindak selaku parent company dan memiliki anak-anak perusahaan di bidang lembaga keuangan. Menurut ketentuan BI, bank tidak diperkenankan untuk memiliki anak perusahaan di bidang nonkeuangan.

(Dua), konglomerasi keuangan, yaitu suatu kelompok usaha yang dalam hal ini parent company dapat berupa bank atau lembaga keuangan lainnya yang memiliki anak-anak perusahaan di bidang lembaga keuangan, misalnya bank, perusahaan asuransi, multifinance, dan sekuritas. Dalam pengertian ini, banking group juga dapat dikategorikan sebagai konglomerasi keuangan. Contohnya di Indonesia adalah Panin Group, dalam hal ini PaninBank dimiliki oleh perusahaan asuransi (Panin Life).

(Tiga), mixed activity group, yaitu suatu kelompok usaha yang dalam hal ini parent company dapat berupa bank, lembaga keuangan lain, atau perusahaan nonkeuangan yang memiliki anak perusahaan dan/atau afiliasi yang bergerak, baik di bidang keuangan maupun nonkeuangan. Contohnya di Indonesia adalah CT Corp yang memiliki Bank Mega dan sejumlah perusahaan keuangan dan nonkeuangan lain.

Isu konglomerasi sendiri berkaitan erat dengan konteks pengawasan bank. Bagaimana pengawasannya?
Metode pengawasan terhadap kelompok-kelompok usaha ini disebut dengan pengawasan konsolidasi. Cakupan pengawasan konsolidasi dapat secara upstream (sampai pada ultimate shareholder) ataupun downstream (terhadap bank selaku parent dan anak-anak perusahaan saja).

Saat ini pendekatan yang dilakukan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawas bank yaitu melakukan pengawasan konsolidasi secara downstream terhadap suatu bank dengan memperhitungkan pengaruh keuangan dan nonkeuangan dari anak-anak perusahaannya. Dalam konteks pemeriksaan, BI selama ini (sebelum berdirinya OJK) menjalin kerja sama dengan Bapepam-LK untuk melakukan pemeriksaan, baik sendiri maupun bersama-sama, terhadap anak perusahaan bank yang berada dalam kewenangan Bapepam-LK. Perangkat hukum yang ada di Indonesia saat ini belum memungkinkan pengawasan secara upstream. Namun, BI dapat meminta informasi mengenai perusahaan induk yang memiliki bank melalui bank yang diawasi tersebut.

Untuk melengkapi pengawasan konsolidasi, BI juga menerapkan cross border supervision, yaitu mengawasi anak perusahaan bank yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, termasuk menjalin kerja sama pengawasan dengan otoritas pengawas negara lain.

Saat ini aturan mengenai konglomerasi memang belum ada. Nantinya arah pengawasan konglomerasi ini akan seperti apa?
Dalam konteks konglomerasi keuangan dalam hal ini bank dapat saja dimiliki lembaga keuangan nonbank atau bank memiliki banyak sister company/perusahaan afiliasi, maka sudah saatnya otoritas pengawas lembaga keuangan mengembangkan serta menerapkan aturan mengenai konglomerasi keuangan.

Tujuannya?
Tujuan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan ini di antaranya untuk memantau serta mencegah potensi risiko sistemik yang ditimbulkan oleh aktivitas anak perusahaan, terlebih terhadap bank.

Apa saja pendekatan yang digunakan?
Ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengatur konglomerasi keuangan. Pertama, melarang. Kedua, membatasi. Ketiga, membebaskan. Semua masih dalam tahap pengkajian secara mendalam oleh OJK dan BI.

Mempertimbangkan kondisi industri keuangan di Indonesia saat ini, ketiga alternatif tersebut mempunyai pros dan cons masing-masing. Melarang sepenuhnya rasanya kurang bijak karena kondisi existing pun industri keuangan telah membentuk konglomerasi. Sementara, untuk membebaskan, perlu dipikirkan kemampuan atau daya dukung industri keuangan itu untuk menyerap risiko yang tentunya makin meningkat.

Yang jelas, konglomerasi di sektor keuangan akan membuat sistem keuangan menjadi lebih kompleks, dinamis, dan keterkaitan antarsubsektor keuangan lebih tinggi. Untuk memitigasi permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan diperlukan pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi.

Apa saja yang tengah dipersiapkan untuk melakukannya?
Secara filosofis, ada lima prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan konglomerasi jasa keuangan. Pertama, supervisory power & authority untuk meningkatkan efektivitas pengawasan secara menyeluruh atas grup keuangan dan mengidentifikasi entitas yang dapat memengaruhi profil risiko grup keuangan secara keseluruhan.

Kedua, supervisory responsibilities untuk memastikan adanya pengawasan yang efektif atas grup jasa keuangan tanpa meninggalkan tanggung jawab pengawasan secara sektoral. Ketiga, corporate governance untuk memastikan adanya kerangka tata laksana yang jelas dalam grup jasa keuangan.
Keempat, capital adequacy and liquidity untuk memastikan menajemen dan ketersediaan permodalan dan likuiditas yang sesuai dengan profil risiko grup jasa keuangan secara keseluruhan. Kelima, risk management untuk memastikan adanya kerangka manajemen risiko yang menyeluruh dan efektif, termasuk pengendalian intern yang baik dalam grup jasa keuangan.
Bagaimana nantinya setelah beralih ke OJK ?
Sebelum pengawasan bank dialihkan dari BI ke OJK, dalam masa transisi pada 2013 akan dilakukan uji coba (pilot project) pengawasan terintegrasi tersebut. Hal ini dilakukan karena BI memiliki kepentingan untuk memantau dan menganalisis risiko sistemik yang ada di sistem keuangan selaras dengan ‘tugas baru’ BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (macroprudential).

Uji coba pengawasan terintegrasi yang dilakukan BI bersama OJK tersebut juga bermanfaat sebagai langkah awal dalam membangun kolaborasi dalam pengawasan microprudential dan macroprudential. Sistem pengawasan terintegrasi (konglomerasi) tersebut selanjutnya dapat diteruskan dan disempurnakan oleh OJK setelah pengalihan pengawasan bank dilakukan pada awal 2014.

Apa yang mendorong munculnya konglomerasi? Benarkan konglomerasi muncul dan makin berkembang karena adanya regulasi yang memungkinkan hal itu terjadi?
Konglomerasi keuangan berkembang sebenarnya lebih didorong oleh adanya peluang pasar dan kebutuhan untuk melakukan strategi cross selling atau value chain. Contohnya, pemberian kredit bank sudah pasti harus di-cover oleh asuransi. Hal ini merupakan peluang bagi bank untuk mendirikan atau mengakuisisi perusahaan asuransi karena bank dapat menyediakan captive market (debitor-debitor bank) sebagai nasabah asuransi. Demikian pula bermacam kombinasi lainnya (misal bank dengan multifinance atau sekuritas) yang intinya adalah untuk meningkatkan potensi pertumbuhan secara anorganik.

Dulu konglomerasi terjadi ketika bank menjadi sumber pembiayaan untuk unit usaha atau anak perusahaannya dalam sebuah konglomerasi. Konglomerasi yang terjadi saat ini lebih bersifat horizontal untuk mengejar pangsa. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari peristiwa itu?
Memang harus kita akui bahwa krisis perbankan pada 1997/1998 merupakan pelajaran yang sangat mahal bagi sistem keuangan dan perbankan di Indonesia. Rendahnya persyaratan permodalan, ketiadaan pembatasan kepemilikan bank dan grup usaha, serta belum adanya pengaturan mengenai manajemen risiko dan good corporate governance (GCG) merupakan beberapa penyebab yang dapat diidentifikasi.

Karena itu, pascakrisis BI mempelajari faktor penyebab tersebut dan mulai menerapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan bank terhadap risiko. (Aturan-aturan tersebut), antara lain larangan bank untuk memiliki anak perusahaan di bidang nonkeuangan, ketentuan mengenai fit & proper test bagi pemilik dan pengurus, penyempurnaan ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), ketentuan mengenai GCG, serta keharusan penerapan manajemen risiko, baik secara individu maupun konsolidasi. Semua ini merupakan langkah konkret untuk mengendalikan tingkat risiko bank.

Berbagai perbaikan tersebut membuat kondisi konglomerasi bank saat ini jauh berbeda dan lebih prudent dibandingkan dengan ketika krisis 1997/1998. Kendati demikian, pengawasan yang lebih ketat sebagai tindakan preventif harus terus ditingkatkan. Berdirinya OJK yang merupakan pengawasan satu atap terhadap beragam jenis lembaga jasa keuangan juga dimaksudkan untuk mengawasi konglomerasi secara lebih terintegrasi.

Menurut Anda, risiko apa saja yang bisa terjadi dari konglomerasi bank?
Dengan ataupun tanpa adanya konglomerasi, bank adalah industri yang unik dan cenderung rentan terhadap faktor risiko, terutama risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Semua itu dapat berdampak sistemik, mengingat keterhubungan bank dengan bank lain, baik secara langsung melalui transaksi antarbank maupun faktor psikologis, sulit dikendalikan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan konglomerasi cenderung melakukan risk taking dengan tingkat leveraging yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan individual yang lebih kecil. Konglomerasi bank akan meningkatkan risiko sistemik karena kesulitan yang dialami oleh anak perusahaan akan berdampak negatif terhadap kinerja bank selaku induk usaha ataupun industri keuangan secara keseluruhan.

Dalam hal bank memiliki keterkaitan transaksi langsung dengan anak perusahaan atau grup, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas sudah tentu menjadi risiko utama yang harus diperhatikan. Di luar itu, meskipun bank tidak memiliki transaksi langsung, kinerja grup atau anak perusahaan dapat dengan mudahnya menyeret bank dalam permasalahan atau kita sebut dengan risiko reputasi. Bahkan, ketika permasalahan berkembang, bank dapat terkena risiko hukum.

Risiko sistemik ini dapat meningkat ketika ada perbedaan standar regulasi dan pengawasan antara bank dan institusi keuangan non bank (IKNB) lainnya yang menjadi anak perusahaan atau kelompok usahanya. Perbedaan tersebut dapat berdampak pada kualitas pelaksanaan tata kelola (GCG) ataupun pengelolaan risiko. Untuk itu, penyetaraan standar regulasi dan pengawasan antara bank selaku induk dan IKNB selaku anak perusahaan harus menjadi fokus perhatian pengawasan konglomerasi bank.

Apakah universal banking seperti yang terjadi saat ini cenderung mengarah pada konglomerasi bank?
Seperti dijelaskan, di Indonesia tidak ada universal banking. Yang ada hanyalah bank-bank yang melakukan aktivitas keagenan terhadap produk-produk keuangan nonbank. Yang terjadi di perbankan Indonesia saat ini adalah mendorong peningkatan fee based income dari aktivitas-aktivitas nonkonvensional, misalnya aktivitas keagenan, layanan yang berbasis IT (information technology), trade finance, dan asset management. Rasanya kecenderungan konglomerasi belum akan menjadi booming, terutama karena ada pembatasan maksimum penyertaan sesuai dengan modal inti. (*)


Senin, 18 Agustus 2014

Imbal Hasil Investasi Perusahaan ini sangat tinggi

PusatInvestor.Com
Senin, 18 Agustus 2014 Kontan
MMM berani janjikan return hampir 30% per bulan

Kegiatan MMM
JAKARTA. Satu lagi skema perputaran uang yang hangat diperbincangkan. Instrumen itu bernama Manusia Membantu Manusia (MMM), yang berani menjanjikan bunga hampir 30% per bulan.
MMM berasal dari Rusia, kependekan dari Mavrodi Mondial Moneybox. Untuk memulai ini, calon anggota harus menghubungi salah satu manajer MMM. Dari manajer itulah kelak anggota mendapat recovery code sebagai jalan pendaftaran anggota di situs internet MMM, sergey-mavrodi.com.
Setelah terdaftar, anggota wajib memasang posisi pemberi bantuan atau provide help (PH) di situs MMM. Anggota bersedia memberi uang ke anggota lain yang berposisi penerima bantuan atau get help (GH). Jumlah dana minimal Rp 100.000 dan maksimal Rp 10 juta per akun.
Sistem di situs MMM akan memerintahkan PH mentransfer uang ke GH. Transfer dilakukan langsung ke rekening atas nama anggota penerima.
Setiap jumlah uang yang diberikan ke anggota lain bakal masuk ke akun uang digital MMM anggota, yang bernama uang Mavro. Uang inilah yang bakal berbunga setiap Selasa sebesar 1,4% dan Kamis 4,2%. Sehingga bunga yang bisa didapat dalam kurun waktu 1 bulan sekitar 22,4%.
Dedi Erlangga, nasabah MMM Indonesia asal Kalimantan Tengah telah bergabung selama delapan bulan. Sejak bergabung, dia mengaku meraup untung Rp 100 juta, di luar modal. Dia menduga, nasabah aktif MMM saat ini 2,5 juta orang di Indonesia.
Tapi skema ini tak selalu mulus. Salah seorang anggota yang enggan disebutkan namanya mengaku sempat mengalami keterlambatan pembayaran saat di posisi GH. “Ada sender PH-nya tapi identitas tidak jelas. Sehingga telat seminggu setelah akhirnya mendapat PH yang asli,” ujar karyawan salah satu bank BUMN di Cirebon ini.
Pengamat investasi sekaligus pengajar di Prasetya Mulya Business School, Lukas Setia Atmaja menduga skema MMM merupakan praktik penipuan. Pasalnya, MMM tak bisa menjamin ada pihak yang pasti akan mentransfer balik ke anggota. Hal itu bukan risiko berinvestasi, tapi risiko berjudi.
Editor: Sandy Baskoro
 © Kontan.co.id All rights reserved

Selasa, 01 Juli 2014

RENEGOSIASI GAS TANGGUH: Dari Cerita Sriwijaya dan Majapahit Hingga Putri Cempa dan Laksamana Cheng Ho Luluhkan CNOOC

PusatInvestor.Com

Selasa, 01 Juli 2014,
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengungkapkan pihaknya menggunakan cerita Putri Campa, istri Prabu Brawijaya V, yang merupakan anak angkat dari keturunan Tionghoa sebagai strategi untuk meluluhkan China Offshore Oil Company (CNOOC) dalam proses renegosiasi kontrak gas Tangguh.

Menurutnya, sebelum bertolak ke Beijing, China, Wacik mencapat kabar bila bos besar CNOOC Wang Yilin berkepribadian kaku dan tegas, sehingga ada ketakutan renegosiasi pasti gagal.

“Namun, ketika bertemu dengannya , saya kemudian menceritakan bagaimana kejayaan kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit yang sangat bersahabat dengan China. Saya lalu ceritakan bagaimana utusan China Putri Campa dan Laksamana Cheng Ho masuk ke Indonesia pada abad 14. Lalu saya bilang, karena Indonesia dan China telah bersahabat sejak lama, lalu seharusnya CNOOC mau merenegosiasi kontrak tersebut,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Selasa, (1/7/2014).

Setelah cerita-cerita masa lalu tersebut, Wang Yilin akhirnya luluh dan mau merenegosiasi kontrak jual beli gas Tangguh, yakni perubahan formula penghitungan dan adanya penyesuaian harga dengan kenaikan Japan Crude Cocktail (JCC).
Wacik mengungkapkan pihaknya optimistis renegosiasi kontrak dengan CNOOC akan berjalan sukses, mengingat sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah bertemu dengan Presiden China Xi Ping yang menyatakan kemauannya untuk merenegosiasi kontrak jual beli gas Tangguh.

Setelah melalui proses negosiasi yang alot, akhirnyatim perunding Pemerintah Indonesia berhasil menaikkan harga jual gas Tangguh menjadi US$8 per juta metrik British thermal unit dari sebelumnya US$2,7 per MMBtu setelah pada 2006 dinegosiasi untuk naik menjadi US$3,3 per MMBtu.


Editor : Nurbaiti

Rabu, 02 April 2014

Bapak Prof. Yohanes Surya,Ph.D mencari Investor Luar Negeri

PusatInvestor.Com
Bpk.Prof.Yohanes Surya,P.Hd (Jas Abu-Abu) bersama Team
Pada sabtu tanggal 22 Maret 2013 team berkunjung ke kampus Surya di daerah bilangan summarecon serpong BSD City dalam rangka untuk mendapatkan informasi,data yang dibutuhkan oleh konsultan internal, data yang dibutuhkan antara lain model bisnis pendidikan yang dijalankan oleh Yayasan Surya Institute, sebuah lembaga pendidikan yang fokus dibidang Sosial, Kemanusiaan, dan Pendidikan, dan kini sedang mengelola perguruan tinggi STIKIP Surya dan Universitas Surya, serta akan mendirikan Kampus Pusat riset nasional.
Lembaga ini didirikan di Tangerang pada 18 Oktober 2006 oleh seorang Maestro, sosok yang oleh banyak kalangan sudah mengenalnya karena prestasi beliau mengantarkan anak-anak didiknya memenangkan banyak penghargaan emas di ajang bergengsi tingkat internasional, Olimpiade Fisika, sosok tersebut adalah Bapak Prof. Yohanes Surya, Ph.D, lelaki kelahiran Jakarta 6 November 1963.

Bapak Prof. Yohanes Surya,Ph.D adalah tokoh utama penggagas TOFI yang berhasil menjadikan Indonesia juara dunia di berbagai Olimpiade Sains bergengsi, sekarang sedang fokus membesarkan Surya University dengan tekadnya menjadikan Surya University menjadi Pusat keunggulan dalam memajukan ilmu pengetahuan mutakhir dan inovasi terdepan

yayasan Surya institute adalah klien kami,dan kini sedang dalam proses permohonan pendanaan Investor Luar Negeri, Investor yang bersedia untuk membiayai proyek Yayasan Surya Institue berasal dari Amerika Serikat dengan nilai lebih Rp.300 M.
Ayo ajukan permohonan Anda untuk mendapatkan Pendanaan oleh Investor Luar Negeri, silahkan klik Registrasi untuk daftar, mohon isi lengkap kolom yang tersedia di  Order Form (Contac us).

Selasa, 25 Maret 2014

Pemerintah cari energi alternatif untuk pembangkit listrik

PusatInvestor.Com
Pemerintah cari energi alternatif untuk pembangkit listrik
Reporter : Ahmad Baiquni | Selasa, 25 Maret 2014
 Merdeka.com - Pemerintah mulai mengembangkan eksplorasi Coal Bed Methane (CBM) sebagai cadangan energi gas nasional. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menuturkan, CBM dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

Menurutnya, saat ini baru ada dua sumur CBM yang sudah beroperasi di bawah pengelolaan PT Vico Indonesia. Dibutuhkan lebih banyak lagi tambahan sumur untuk menggenjot penggunaan energi alternatif.

"Akan banyak sumur harus diambil kompressor untuk listrik. Vico untuk listrik dua sumur kecil 0,5 MMSCFD di Sanga-Sanga (Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur). itu bisa hasilkan 2 Megawatt (MW)," ujar Susilo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (25/3).

Kementerian ESDM menargetkan mengeksplorasi 40 sumur sepanjang tahun ini. Tetapi, hingga saat ini proses eksplorasi masih berjalan untuk 20 hingga 30 sumur.

Susilo mengakui, sebenarnya potensi CBM terbilang lebih kecil dibandingkan dengan minyak dan gas. "Meski kecil itu bisa dimanfaatkan," ungkap Susilo.

CBM merupakan gas metana yang terperangkap batu bara. Untuk dapat dimanfaatkan, gas diambil menggunakan rig dengan kapasitas rendah, yang hanya mampu mengebor hingga kedalaman 1.500 meter.

Tetapi, Indonesia belum memiliki rig semacam itu. Sehingga, menurut Susilo, pihaknya melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) telah membuat rig yang khusus.

"Satu rig itu bisa sampai 1.500 meter. Kita himbau agar industri pakai rig ini," ucapnya.
[noe]

Senin, 10 Maret 2014

Manfaat Bagian Kedua/Terakhir : Pasar Modal bagi Investor ,Lembaga Penunjang, dan Pemerintah

PusatInvestor.Com
Manfaat Pasar Modal
Manfaat Pasar Modal bagi Investor yaitu :
  1. Memberikan kesempata kepada Investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek baik,
  2. mengembangkan nilai investasi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. peningkatan tersebut tercemin pada meningkatnya harga saham yang mencapai Capital Gain (keuntungan antara beli dan jual sebuah saham),
  3. Memberikan dividen bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga tetap atau bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi,
  4. Memberikan hak suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) bagi pemegang saham, memberikan hak suara RUPO (Rapat Umum Pemegang Obligasi) bagi Pemegang Obligasi,
  5. Memberikan kemudahan untuk mengganti instrumen investasi dalam beberapa instrumen
  6. (diversifikasi) sehingga dapat mengurangi resiko,
  7. Memberi kemudahan untuk mengganti instrumen investasi, misal dari saham A ke saham B, sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi resiko.

Manfaat Pasar Modal
Manfaat Pasar Modal bagi Lembaga Penunjang yaitu :
  1. Menciptakan bisnis dan instrumen investasi yang menarik,
  2. menciptakan lapangan pekerjaan/profesi,

Manfaat Pasar Modal
Manfaat Pasar Modal bagi Pemerintah yaitu :
  1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan,sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial,
  2. mendorong laju pembangunan,
  3. mendorong investasi,
  4. penciptaan lapangan kerja,
  5. memperkecil Debt Service Ratio (DSR)/Rasio utang,
  6. Mengurangi beban anggaran bagi BUMN ( Badan Usaha Milik Negara)
Peran pemerintah sangat besar dalam mengembangkan pasar modal. Pemerintah berperan penting
dalam memasarkan volume pasar modal,baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah secara tidak langsung, pengaruh pemerintah terjadi karena aktivitasnya sehari-
hari, sebagai konsumen raksasa. Untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari pemerintah
memerlukan barang dan jasa yang nilainya tercermin dalam anggaran belanja negara. Karena
nilainya besar, konsumsi pemerintah akan memengaruhi perekonomian secara nasional dan pada
saatnya akan merembet ke pasar modal. Ketika pemerintah meningkatkan anggaran belanja,
ekonomi bergairah sehingga perusahaan dapat beroperasi dan bursa saham pun berkembang.

Pemerintah secara langsung juga memainkan peran dalam mengembangkan pasar modal,yakni
melalui lembaga pemerintah yang menjalankan kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan lain
yang mendukung perkembangan pasar.
(Sumber: The Secret of Wealth management, mic publishing,surabaya)
www.pusatinvestor.com